Ad Code

Responsive Advertisement

Wow, Utang PLN Kini Tembus Rp 500 T

Keterangan foto: (Ilustrasi/Istimewa).

 


JAKARTA, infoindonesia.co - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan bahwa utang yang dimiliki PT PLN (Persero) saat ini telah mencapai Rp 500 triliun. Hal itu disampaikan Erick dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (03/06/2021) kemarin.


"PLN itu utangnya Rp 500 triliun, tidak ada jalan kalau PLN itu tidak segera disehatkan. Salah satunya kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50%, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat waktu itu seperti itu," kata Erick, seperti dikutip dari Detik.com, Jumat (04/06/2021). 


Terkait itu, Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi pun angkat bicara. Ia mengatakan pembengkakan utang itu dikarenakan kewajiban (liabilitas) yang juga membengkak pada 2020.


Disampaikannya, kenaikan liabilitas PLN di 2020 disebabkan naiknya utang sewa akibat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 73 dan perubahan pendapatan biaya penyambungan sehubungan dengan implementasi PSAK 72.


"Dalam konteks pengelolaan utang (interest bearing debt), saldo utang (interest bearing debt) jangka panjang tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019," katanya, Jumat (04/06/2021).


Detik.com mengulas, berdasarkan laporan keuangan PLN 2020, PLN mencatat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar 0,64% (yoy) dari Rp 496,37 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 499,58 triliun di tahun 2020. Beruntung, liabilitas jangka pendek PLN menyusut 6,05% (yoy) dari Rp 159,29 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 149,65 triliun di tahun 2020.


Alhasil, total liabilitas PLN pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 649,24 triliun atau lebih rendah 0,98% (yoy) dibandingkan liabilitas perusahaan ini di tahun 2019 sebesar Rp 655,67 triliun. Hanya memang, jumlah tersebut masih tergolong besar.


Terkait pengelolaan utang, pihaknya menyatakan selalu mempertimbangkan penggunaan utang secara hati-hati dan proporsional untuk menjaga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.


"Baik bunga pinjaman dan pelunasan pokok pinjaman, serta debt covenant yang ada dengan memperhatikan pengendalian likuiditas perusahaan," ujar Agung.


Ia menyebut kebijakan pendanaan PLN tidak terbatas pada salah satu sumber pendanaan yang ada. Pemilihan pendanaan PLN berasal dari berbagai macam sumber dengan memperhatikan tingkat biaya pinjaman (cost of fund), tenor, denominasi, ukuran, serta kebutuhan disburse investasi perusahaan.


"Serta selalu mempertimbangkan kondisi pasar uang dan utamanya memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan," ujarnya. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu