Ad Code

Responsive Advertisement

RUU KUHP Baru, Maling "Sendal Jepit" Tidak Dipenjara, Tapi Denda Rp 10 Juta

Keterangan foto: Sendal jepit. (Ilustrasi/Istimewa)



 

JAKARTA, infoindonesia.co - Rancangan Undang-Undang KUHP mendefinisikan ulang kasus pencurian ringan atau biasa disebut dengan kasus "sendal jepit". 


Jika sebelumnya pelaku pencurian selevel itu dikenakan hukuman pidana penjara, maka dalam rancangan revisi terbaru, kasus-kasus ringan tersebut tidak perlu dipenjara, melainkan hanya dikenakan denda.


Dikutip dari Detik.com, Jumat (11/06/2021), bahwa kategori pencurian ringan yang tidak dilakukan di rumah/pekarangan tertutup dengan nilai kurang dari Rp 500 ribu tidak boleh dipenjara. Berikut bunyi Pasal 484 RUU KUHP:


"Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II".


Definisi diatas cocok untuk kasus sendal jepit, karena sendal jepit itu biasanya ditanggalkan di depan rumah, dan kerap hilang.


Lebih lanjut, adapun kategori II yang dimaksud, yaitu maksimal Rp 10 juta. Dan terkait "kisaran" besaran denda pada terdakwa di kasus konkretnya, akan diputuskan oleh hakim sesuai dengan pertimbangannya.


"Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan," demikian bunyi Pasal 53 ayat 2.


Sebelum ini, kasus "sendal jepit" dijerat dengan Pasal 364 KUHP, yang berbunyi:


"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah".


Namun karena nilai mata uang yang terus naik, maka tidak ada lagi barang yang dicuri di bawah Rp 25. Sehingga aparat mengenakan dengan pasal pencurian biasa yaitu Pasal 362 KUHP, yang berbunyi:


"Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".


Alhasil, untuk mensiasati agar nilai keadilan tidak tergerus, Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa mengeluarkan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2012, dimana MA menaikkan batas minimal barang yang dicuri menjadi Rp 2,5 juta. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu