Ad Code

Responsive Advertisement

RKUHP Terbaru! Hina Presiden 3,5 Tahun Penjara, Hina DPR 2 Tahun Penjara


 Keterangan foto: (Ilustrasi/Istimewa).

 


Jakarta, infoindonesia.co - Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).


Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, maka ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Sementara itu, bagi yang menghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dihukum penjara maksimal 2 tahun penjara.


Dikutip dari Tempo.co, Rabu (09/06/2021), aturan itu tertuang dalam BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 218 ayat 1 berbunyi:


"Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."


Kemudian ancaman hukuman penjara akan naik 1 tahun apabila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik lainnya. Sesuai pasa Pasal 219 yang berbunyi:


"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".


Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly pun menjelaskan alasan pemerintah tetap memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP terbaru. Menurutnya, jika tidak diatur, maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat liberal 


"Saya kira kita menjadi sangat liberal kalau membiarkan (penghinaan terhadap presiden). Di beberapa negara (pasal) itu hal yang lumrah. Enggak bisa kalau kebebasan sebebas-bebasnya, itu bukan kebebasan, itu anarki," ujar Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (09/06/2021).


Menurut Yasonna, sah-sah saja jika masyarakat mengkritik kebijakan presiden, tapi tidak boleh menyerang personal.


"Kita tahu lah, presiden kita sering dituduh secara personal dengan segala macam isu itu, dia tenang-tenang saja. Beliau mengatakan kepada saya tidak ada masalah dengan pasal itu. Tapi, apakah kita biarkan presiden yang akan datang digitukan?," ujarnya.


"Harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang berkeadaban," lanjut politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.


Yasonna juga menyampaikan, bahwa pasal yang diajukan dalam RKUHP saat ini berbeda dengan pasal yang sebelumnya pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006--terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya.


"Ini berbeda dengan yang pernah dibatalkan MK. Sekarang kan delik aduan (yang dibatalkan MK delik biasa)," ujar Yasonna. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu