Ad Code

Responsive Advertisement

Diduga Lakukan Dua Pelanggaran Etik, Novel Baswedan Cs Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas

Keterangan foto: Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. (JawaPos.com/Istimewa)

 

Jakarta, infoindonesia.co - Salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar, dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada Selasa (08/06/2021), atas dugaan dua pelanggaran etik yang dilakukannya terkait dengan perkara yang menyeret mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.


Laporan ini disampaikan oleh, Eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko, Novel Baswedan, dan Rizka Anungnata.


Dikutip dari Tempo.co, Rabu (09/06/2021), dua dugaan pelanggaran etik tersebut, yakni, pertama, Lili diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. 


"Atas dugaan perbuatan tersebut, LPS diduga melanggar prinsip integritas, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK," kata Sujanarko. 


Dugaan kedua, lanjut Sujanarko, Lili Siregar turut menggunakan posisinya sebagai pimpinan, menekan Syahrial untuk menyelesaikan urusan kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai. 


Atas dugaan perbuatan kedua tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. 


Atas dua dugaan tersebut, Rizka Anungnata menyatakan kesediaan diri untuk sebagai saksi, karena merasa memiliki banyak informasi ihwal dugaan pelanggaran tersebut. 


"Berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya kami menduga atau setidaknya patut menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh LPS," kata Rizka.


Jika memang tidak terbukti, Novel Baswedan menambahkan, meminta Dewas KPK untuk berani mengumumkan kepada publik. Sehingga, KPK akan bebas dari stigma adanya kebiasaan yang tidak benar dalam penanganan perkara. 


“Ini penting dan berdampak besar bagi keberlangsungan KPK dan merupakan isu yang menyangkut roh dan jiwa, harkat dan martabat KPK sebagai lembaga penindakan tindak pidana korupsi," kata Novel. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu