Ad Code

Responsive Advertisement

Melawi Pertahankan Pencapaian Opini Tertinggi WTP dari BPK





Melawi, infoindonesia.co - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 19 April 2021(BPK Kalbar) menyelenggarakan konsinyering penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 pada sepuluh entitas yang telah selesai diperiksa oleh tim pemeriksa BPK. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh tim pemeriksa dari sepuluh entitas yang telah selesai melaksanakan pemeriksaan lapangan ini bertempat di aula BPK Perwakilan Kalimantan Barat mulai tanggal 19 April 2021 sampai dengan 23 April 2021.


Acara dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Pemerintah Daerah yang berkepentingan datang ke kantor BPK Kalbar dalam rangka pembahasan diharapkan supaya dikoordinasikan oleh tim kepada Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, serta membawa hasil rapid antigen yang masih berlaku.


Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Rahmadi menyatakan bahwa kertas kerja pemeriksaan (KKP) merupakan dokumentasi pemeriksa di dalam pelaksanaan pekerjaan. KKP tersebut berfungsi untuk membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan dan untuk membantu pelaksanaan supervisi oleh pengendali teknis dan atau penanggung jawab, sehingga harus memenuhi standar mutu penyusunan KKP.


Kepala Perwakilan mengingatkan tim dan pembahas mengenai target waktu penyusunan laporan, serta target penyerahan LHP kepada pemangku kepentingan yang berdekatan dengan hari raya Idul Fitri.





Selain itu Kepala Perwakilan mengingatkan pentingnya menjaga standar mutu LHP, baik dari sistematika, akurasi dan keseragaman format. Dengan hasil pemeriksaan yang berkualitas, diharapkan LHP dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan daerah, serta memastikan program-program prioritas pembangunan nasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta dilaporkan secara transparan dan akuntabel.[DY]


Perwakilan Kepala Daerah yang memberikan sambutan  adalah Bupati Sambas dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasihnya atas segala bimbingan dan bantuan selama ini dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan di daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Sambas sehingga menciptakan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Bupati Sambas mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten sambas akan bersikap kooperatif dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Diakhir sambutannya Bupati Sambas menyampaikan  harapannya agar pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan sesuai dengan rencana dan Pemerintah Kabupaten Sambas, Sekadau dan Melawi dapat mempertahankan pencapaian opini tertinggi dari BPK yaitu  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun sebelumnya.


Dalam sambutannya Kepala Perwakilan mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56, menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan paling lambat 3 bulan setelah anggaran berakhir. Kami mengapresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi yang telah menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2020 Unaudited tepat waktu. (Jumain/Tasya) 


Sumber: kalbar.bpk.go.id


Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu