Ad Code

Responsive Advertisement

DPRD Mempawah: Investor Jangan Semau-Maunya Abaikan Hak Penduduk



Mempawah, infoindonesia.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah kembali menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit, yang notabene telah ditetapkan sebagai kawasan industri di Kabupaten Mempawah. 


Kepada awak media, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Mempawah, H Anwar, mengaku lembaganya kerap mendengar suara-suara sumbang, utamanya terkait abainya sejumlah perusahaan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat lokal. 


"Kita dukung keberadaan investor, tapi investor juga jangan semau-maunya, karena (mentang-mentang) sudah didukung tadinya, (perusahaan) lupa dengan kewajiban dia," tegasnya, Senin (17/05/2021).


Anwar menyebutkan, salah satu permasalahan yang paling banyak dikeluhkan, yakni terkait pengelolaan limbah yang diduga masih belum sesuai standar. Selain serapan tenaga kerja lokal dan lain-lain, yang juga kurang menjadi perhatian pemerintah daerah.


"Seperti limbah (perusahaan) di Sungai Limau. Meskipun mereka berkilah sudah mengolah limbah sesuai dengan SOP, tetapi kenyataannya, secara fakta masyarakat merasa terganggu, dari segi penciuman, kesehatannya, yang dulunya tempat itu air bersih mudah didapat, sekarang susah," bebernya.


Anwar menuding, bahwa buntut dari semua permasalah yang terjadi dan dirasakan masyarakat saat ini, lebih dikarenakan oleh kinerja awal pemerintah daerah yang kedodoran dalam banyak aspek. Pemerintah daerah seharusnya sudah mengantisipasi potensi masalah yang bakal ditimbulkan dari masuknya investasi ini. Dimulai dari pemberian izin.


"Khususnya pada dinas teknis terkait. Kalau izin lingkungan dan industri ada di provinsi, lahannya ada di kabupaten. Perlunya sinergi antara provinsi dan kabupaten terutama pada saat memberikan izin, harus hati-hati," katanya.


Berdasarkan Perda Kabupaten Mempawah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Sungai Kunyit--mulai dari Sungai Belat sampai Sungai Limau--telah peruntukan sebagai kawasan industri, dalam rangka menunjang keberadaan pelabuhan internasional.


"Akan tetapi perlu kita antisipasi dari awal, karena daerah itu adalah tempat tinggal penduduk, bukan daerah yang (awalnya) dikhususkan untuk tempat industri, contoh Pulau Batang, sebagai kawasan industri yang memang belum ada penduduk, beda (dengan investasi) yang sekarang. Harus selektif memberi izin. Boleh datangkan investor ke wilayah kita, tapi kita jangan sampai mengabaikan hak-hak penduduk," katanya.


Dia meminta pemerintah daerah tidak menutup mata soal dampak lingkungan yang dihasilkan dari berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut. Melainkan segera mencarikan solusi bagi masalah tersebut, agar tak berlarut-larut.


"Kita tidak boleh tutup mata, beberapa perusahaan--pembuangan limbahnya itu muaranya ke laut semua, coba kita lewat ke arah Mendalok-Sungai Dungun, baunya sudah luar biasa, ditambah lagi dengan mangrove di belakang perusahaan kelapa itu mati semua," katanya.


Selain itu, Anwar juga melihat faktor lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini. Dia menilai, pemerintah daerah seolah kerap tak berdaya menghadapi beberapa persoalan yang ditimbulkan dari hadir sejumlah investasi di Kabupaten Mempawah.


"Kita sadari perusahaan-perusahaan ini menyerap tenaga kerja, tapi kan tidak signifikan dengan dampak yang dihasilkan, kita berharap pemerintah daerah ketat lah. Perlu pengawasan melekat. Cek itu pengolahan limbahnya, apakah sudah memenuhi persyaratan," katanya.


Namun jika perusahaan tetap membandel, pemerintah daerah juga seharusnya tidak segan-segan memberi sanksi, hingga pemberian sanksi maksimal.


"Kalau itu pelanggaran terbitkan surat peringatan, administrasi, berjenjang. Kalau lalai sesuai ketentuannya, cabut izinnya. Daripada menguntungkan segelintir orang tapi merugikan banyak pihak? Pilih, mana yang lebih kita prioritaskan," jelasnya.


Anwar turut menekankan, harus benar-benar ada langkah serius dari pemerintah daerah untuk merespon permasalah yang terjadi. Harus ada solusi segera dan konkrit. Karena menurutnya, tidak mungkin pula ujug-ujug menolak investasi yang sudah terlanjur tertanam di Bumi Galaherang.


"Maka dari itu, tidak mungkin kita mau bongkar perusahaan yang sudah berdiri, makanya dalam hal ini, karena sudah terjadi, kita cari win-win solution lah. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat bisa berkurang" ujarnya.


Terkait pemberian izin baru, Anwar juga mewanti-wanti dengan adanya rencana sejumlah investasi yang akan masuk ke Kabupaten Mempawah dalam waktu dekat ini, seperti diantaranya, ada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan pupuk, yang bakal dibangun tak jauh dari pemukiman penduduk.


"Sekali lagi, saya tidak melarang investasi masuk, tapi kita perlu waspada, sudah banyak contoh, jangan sampai masyarakat yang terdampak lebih banyak dari masyarakat yang menerima manfaat," jelasnya.


Untuk itu, sebelum semuanya terlambat, pemerintah daerah kata dia, harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua perusahaan-perusahaan yang ada, sembari memberikan pertimbangan yang ketat terhadap masuknya investasi baru.


"Yang lebih penting, keberpihakan dengan masyarakat setempat, itu sangat prinsip sekali, kesehatan adalah faktor utama. Jangan sampai nanti, ini menimbulkan masalah sampai ke anak-cucu kita. Maka dari itu selektiflah dalam memberi izin," katanya. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu