Ad Code

Responsive Advertisement

Anak DPRD Bekasi Berniat Nikahi Korban Perkosaannya, Hindari Penjara?

Keterngan Foto: Kasus perkosaan bawah umur menyisakan trauma bagi korban.-ilustrasi.



Jakarta, infoindonesia.co - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak menjadikan pernikahan antara tersangka kasus perkosaan bawah umur, berinisial AT (21 tahun) dengan korbannya PU (15 tahun) sebagai solusi bagi oenyelesaian kasus.


Hal ini disampaikan menyusul adanya wacana keluarga AT--yang notabene merupakan anak anggota DPRD Bekasi, untuk menikahi korbannya, baru-baru ini.


"Kami merekomendasikan untuk tidak menjadikan menikahkan korban sebagai penyelesaian kasus. Penyelesaian kasus ini harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi saat dihubungi, Selasa (25/5/2021), dikutip dari Kompas.com.


Kompas.com menulis, bahwa Siti juga menekankan, bahwa kasus pemerkosaan yang dilakukan AT terhadap korban di bawah umur bukan soal perzinahan yang dilandasi atas dasar sama-sama suka, melainkan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.


Aktivitas seksual terhadap anak, meski korban tidak melakukan perlawanan itu dinilai murni merupakan aksi kejahatan karena usianya yang masih di bawah umur sehingga wajib dilindungi.


Lebih dari itu, Komnas Perempuan justru meminta kepada kepolsian untuk bisa memberikan tambahan hukuman dan memulihkan psikologis korban.


"Rencana menikahi korban adalah bentuk kekerasan berbasis gender lainnya yaitu pemaksaan perkawinan (Forced Marriage) yang dilarang dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan," kata dia.


"Kemudian Konvensi Hak Anak, juga Konstitusi, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perkawinan yaitu hak seseorang memasuki perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai," ucapnya.


Siti mengatakan, kasus pemerkosaan tersebut, secara jelas tidak mengkategorikan bahwa korban tidak sedang memasuki perkawinan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuannya.


"Itu justru menambah beban trauma untuk korban dan tidak membantu proses pemulihan korban," kata Siti.


Sebelumnya, Kuasa hukum tersangka, Bambang Sunaryo menyatakan, bahwa niatan untuk menikahkan AT dengan PU tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.


"Saya berharap ini AT dan PU ini bisa kita nikahkan, kita urus ya walaupun proses hukum tetap berjalan. barangkali bisa untuk meringankan karena ini sudah terjadi," ujar Bambang, Minggu (23/05/2021).


Niatan tersebut, Bambang melanjutkan, belum disampaikan secara langsung ke pihak keluarga PU. Dia pun berharap keluarga korban bersedia bertemu dan membahas kemungkinan pernikahan tersebut.


"Saya berharap bisa ketemu orangtua korban, bisa ngobrol, memang ini sudah terjadi, masih ada jalan terbaik," ujar Bambang.


Sebelumnya, AT menyerahkan diri ke Polres Metro Bekasi Kota setelah sempat mangkir dari dua pemanggilan oleh penyidik terkait kasus ini. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu