Ad Code

Responsive Advertisement

Semoga Kapolri dan Jajaran Divpropam Dapat Membedah Kasus di Internal Polri

Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (Foto: Istimewa) 




Jakarta, infoindonesia.co - Informasi ini menarik. Ini gambaran terkait kondisi makro ter-update Institusi Polri berdasarkan data. Cukup komprehensif dan lengkap. Poin menariknya adalah tren meningkatnya jumlah oknum polisi yang melakukan pelanggaran dari tahun ke tahun. Bisa jadi karena pola rekruitmen personil polri yang belum baik, bisa juga pola pembinaan anggota Polri yang masih kurang, dan bisa saja faktor ekonomi keluarga oknum anggota Polri yang tidak memadai bagi seseorang yang diberi tugas sebagai Polisi. 


Terlepas dari kemungkinan-kemungkinan itu, saran saya, Polri semestinya mereview kembali beberapa unit/divisi yang selama ini menjadi 'sarang penyamun' di lembaga baju coklat kita itu. Jika bisa dibenahi sengkarut yang ada di unit-unit dimaksud, seperti di Ditlantas, Dittipideksus, dan Ditnarkoba, maka lakukan pembenahan segera dan tuntas. Jika tidak, sebaiknya dibubarkan saja dan dilebur ke dalam unit atau divisi yang tugasnya relevan.


Janganlah membiasakan diri membuat struktur organisasi yang gemuk-gemblung hanya untuk memperbanyak pos jabatan dan potensi menaburkan bintang-bintang di pundak. Presiden Jokowi beberapa kali menyampaikan pandangan dan keyakinannya bahwa lembaga pelaksana teknis pemerintahan seharusnya kecil-efektif, lincah dan memiliki fleksibitas yang tinggi, mudah menyesuaikan dengan tuntutan situasi, kondisi, dan zaman.


Rakyat rugi berlipat-ganda akibat unit-unit dan divisi tersebut. Pertama, sudah bayar pejabat berbintang dalam jumlah yang banyak namun hasil kerja minus. Kedua, ruang 'peras-memeras' rakyat bertameng UU dan peraturan terbuka lebar. Kasus pemalakan dan pemerasan yang dilakukan AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri yang terkuak baru-baru ini adalah contoh nyata sebagai bukti bahwa unit tersebut telah dimanfaatkan para oknum untuk 'menyamun' rakyat yang sudah bayar isi perut mereka sehari-hari.


Pola 86 di jalanan mungkin sedikit-banyak telah dapat diatasi dengan sistem ETLE. Namun, tidak menutup kemungkinan kegiatan 'menyamun' warga pengguna jalan masih marak, terutama terhadap sopir truk dan angkutan umum lintas provinsi, lintas pulau. Salah tangkap dan kriminalisasi warga oleh oknum petugas di Ditnarkoba hampir setiap hati terberitakan media.


Modus pemerasan dengan imbalan lepas dari jeratan hukum jadi alat memperkaya diri para oknum dan gerombolannya. Tidak terbayangkan, betapa parahnya kerusakan tatanan kehidupan sosial-kemasyarakatan yang terjadi sebagai dampak dari kebobrokan hampir 7.000 personil Polri (berdasarkan data 2020). Data ini diyakini beberapa pihak hanyalah ibarat puncak gunung es. Sebenarnya, jumlah oknum polisi yang 'salah jalan' jauh lebih besar, bisa mencapai setengah dari jumlah keseluruhan 400 ribuan anggota Polri.


Rakyat tentunya merasa miris sekali melihat perilaku dan cara hidup para oknum di unit-unit ini. Masa tugas baru seumur jagung di unit dimaksud, namun tingkat kehidupannya boleh bersaing dengan para konglomerat ternama di negeri ini.


Semoga Kapolri bersama jajaran Divpropam-nya dapat membedah kasus di internal Polri dengan baik dan melakukan perbaikan hingga tuntas... tas... tas... tas... Amin... (Wilson Lalengke/Tasya) 


https://news.detik.com/berita/d-5530370/kadiv-propam-minta-maaf-karena-pelanggaran-etik-polisi-meningkat-103



Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu