Ad Code

Responsive Advertisement

PKS Ingatkan Jokowi Jangan Ada Politik Dagang Sapi Dalam Reshuffle Kabinet


 


Jakarta, infoindonesia.co - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo agar jangan ada praktik dagang sapi dalam reshuffle kabinet--yang saat ini isunya tengah berhembus.


Hal ini disampaikan Mardani melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera, Rabu (21/04/2021). Ia bahkan langsung me-mention akun Twitter pribadi sang presiden, Joko Widodo, @jokowi.


"Dalam beberapa kesempatan saya mengingatkan, jangan ada politik dagang sapi. Sosok yang memiliki komitmen, integritas, moralitas dan intelektualitas diperlukan. Ini harus jadi perhatian Pak @jokowi," cuitnya.


Ia melanjutkan, bila memang benar reshuffle akan terjadi, maka momen reshuffle ini terhitung hanya berjarak 4 bulan dari reshuffle lalu, yakni pada Desember sampai reshuffle ini hanya jadi ajang mengatur ulang peta politik semata.


"Sebagai seorang presiden, tentu Pak @jokowi punya visi, misi sampai target. Evaluasi harus mendengar dari berbagai pihak, publik tak ingin menteri yang diganti kelak adalah mereka yang sebenarnya sudah membangun pondasi kokoh. Mungkin yang bersangkutan tidak populer, tetapi sebenarnya sudah bekerja sangat keras," katanya.


Untuk itu, evaluasi haruslah dilakukan dengan adil dan berbasis data yang akurat. Menurutnya, memang reshuffle menjadi hak prerogatif seorang presiden, namun begitu tetap perlu penuh perhitungan dengan melihat efektifitas pemerintahan. 


"Alangkah baiknya di bulan Ramadhan ini, Pak @jokowi mengikuti Reformasi Birokrasi," sarannya.


Dalam artian, Reformasi Birokrasi yang dimaksud ialah miskin struktur namun kaya fungsi. Karena menurutnya pemerintahan sedianya sudah punya kekuasaan, sudah punya anggaran, sudah punya ASN sampai aparat. Dalam cuitannya pula, Mardani kembali menegaskan dimana posisi PKS berdiri, oposisi. 


"Memang kita perlu pemerintahan yang kuat, tapi disaat yang sama oposisi yang tangguh juga diperlukan. Lolosnya Revisi UU KPK dan UU Omnibus Law merupakan contoh tidak kuatnya oposisi di parlemen, check and balances pun kurang berjalan. Dalam konteks demokrasi kita mengalami kerugian, semoga ini disadari rekan-rekan yang lain," ujarnya.


Saat ini, lanjutnya lagi, terdapat yang namanya hukum sentimen publik. PKS kata dia, akan terus mencoba untuk berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Bagaimana memperkuat posisi oposisi, dengan tujuan agar demokrasi berlangsung secara sehat.


"Jangan hanya kami yang oposisi indoor, tapi kita juga bekerja sama dengan oposisi outdoor, seperti mahasiswa, civil society, media. Mari kita sama-sama menjaga pemerintahan," katanya.


Mardani juga menyentil, statement Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi soal dirinya tidak lagi memiliki beban politik (karena sudah dua periode, red). Namun begitu, PKS tetap berharap apapun kebijakan yang bakal diambil pemerintah, tetap mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyatnya.


"Monggo reshuffle tapi, pastikan hasilnya bermanfaat bagi rakyat, bagi percepatan penanganan Covid-19, perekonomian yang kian membaik, makin adil, yang utama rakyat merasa negara hadir di negeri ini," pungkasnya. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu