Ad Code

Responsive Advertisement

SELAMATKAN LINGKUNGAN :WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT WPR ADALAH SOLUSI


Nanga Pinoh, Infoindonesia - Berdasarkan Undang undang Republik  Indonesia Nomor  4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan  Mineral dan Batu Bara, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan 

kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam 

memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. 

Dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan untuk itu kami mengusulkan kepada Pemerintah melalui Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten Melawi agar segera membuat rancangan tata ruang (Wilayah Pertambangan Rakyat) WPR  guna kemaslahatan warga masyarakat kabupaten melawi, khusunya bagi para (Penambang Tanpa Izin) PETI yang selama ini selalu menjadi dilema bagi pemerhati Lingkungan Hidup.


Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 


Ayat tersebut memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.


Di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, sampai jadi presiden pun semua diperbolehkan. Tetapi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sering kurang diperhatikan ataupun dikesampingkan. 


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA.


bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perluasan Kesempatan Kerja;


Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


 

2.


Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);


Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.


Kesempatan kerja adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada.


Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur perintah, pekerjaan, dan upah.


Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan atas perencanaan tenaga kerja nasional dan daerah di setiap sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.


Untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberi kemudahan investasi.


Untuk meng impelementasikan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tertuang dalam BAB IV Kewenangan Pengelolaan Pertambangan  Mineral dan Batu Bara.


Yang menyebutkan Wilayah Pertambangan Rakyat Pasal 20,

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalarn suatu WPR. 


WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota. 


Pasal 22, Kriteria untuk menetapkan WPR adalah. sebagai berikut: 

a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;


b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter; 


c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 


d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar; 


e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/ atau 


f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tarnbang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangny a 15 

(lirna belas) tahun. 


Pasal 23 dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumurnan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.


Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. 


Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah. 


Pasal 26 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupat en/ kota.


Untuk itu kami Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Melawi mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi agar segera berkoordinasi ke  Pemerintah Provinsi kalimantan barat dan Pemerintah Pusat untuk segera menerbitkan payung hukum (Wilayah Pertambangan Rakyat)WPR  guna keamanan dan kenyamanan bagi para penambang.


Adanya WPR ADALAH satu satunya cara untuk terhindar dari persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.


Disisi lain kerusakan lingkungan  ekosistim Flora dan fauna serta pencemaran bisa dipertahankan dan upaya untuk menambah Pendapatan Asil Daerah PAD***


(Jumain/M.Tasya)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu