Ad Code

Responsive Advertisement

Legislator Nasdem Pastikan Aksi Damai Para Nelayan Tradisional Bakal Diterima Di DPRD Mempawah




Mempawah, Infoindonesia.co - Legislator Partai Nasdem, H Anwar Syamsudin memastikan bahwa pihaknya siap menerima massa aksi damai yang rencananya akan dilakukan oleh para nelayan tradisional terdampak Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Gedung DPRD Kabupaten Mempawah.


"Yang namanya rakyat ini kan, mau datang siang atau malam, yang penting anggota ada, stand by, silahkan nanti datang ke DPRD untuk menyampaikan itu, dan mungkin nanti akan diterima oleh pimpinan atau komisi terkait, tergantung situasinya nanti," kata Anwar ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/01/2021).


Namun demikian, Anwar menyarankan kepada perwakilan massa, dapat menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, agar pihak DPRD dapat "menjadwalkannya" secara internal. Disamping pula--jika surat pemberitahuan tersebut dapat masuk lebih awal--kemungkinan DPRD, kata Anwar, memiliki waktu dalam mengundang sejumlah stakeholder yang terkait untuk terlibat.

 

"Kalau suratnya masuk lebih awal, begitu selesai jadwal tahunan ini kita sepakati bersama, kan bisa dilimpahkan ke salah satu pimpinan, sebagai ex officio atau komisi terkait. Untuk (aspirasi, red) nelayan ini kan ada di komisi 2, di Bidang Perekonomian," katanya.


"Saya setujunya kalau mereka datang ke DPRD setelah kita mengundang stakeholder terkait, biar lebih jelas, daripada mendatangi satu-satu, kasihan masyarakat. Kalau kita undang pihak instansi teknis, Pelindo (misalnya), artinya kita dapat jawaban," sambungnya.


Namun demikian, Anwar menegaskan, bahwa posisi DPRD Mempawah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator. Karena kewenangan atau keputusan secara teknis tetap berada di tangan Bupati Mempawah.


"Cuman memang, secara teknis kewenangan itu ada di Bupati, dan Bupati lebih berhak mengundang stakeholder karena kewajiban dari sisi pembinaan. Saya secara pribadi mendukung, cuman memang harus dipahami keterbatasan wewenang yang kami miliki, artinya DPRD hanya bisa memfasilitasi, memberikan dorongan, bukan pada tupoksinya (memutuskan)," terangnya.


Seperti layaknya aksi damai para nelayan tradisional pada jilid pertama sebelumnya, Anwar menjelaskan, bahwa pihak DPRD Mempawah pun telah menyampaikan pandangannya kepada eksekutif.


"Tinggal eksekutif menindaklanjuti itu," katanya.


Sebelumnya, awak media sempat menyinggung kekhawatiran masyarakat terkait kisruh internal yang ada di DPRD Mempawah yang berbuntut pada penyegelan sejumlah ruang rapat dan ruang kerja unsur pimpinan--yang pada gilirannya berpotensi mengganggu kinerja dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat.


Untuk itu, Anwar menyatakan dengan adanya konsolidasi yang telah dilakukan secara internal, maka masyarakat tidak perlu khawatir. Ia pun menuturkan, bahkan jika seandainya polemik internal ini masih berlanjut--pihak DPRD tetap dapat menerima kehadiran masyarakat, lantaran hal-hal yang sifatnya aspiratif dari masyarakat wajib untuk diakomodir Dewan, apa dan bagaimanapun "situasinya'.


"Tidak (masalah, red), Insya Allah hari ini selesai. Artinya awal bulan (Februari, red) mereka lakukan aksi damai, (kinerja, red) dewan sudah berjalan. Cuman tadi itu, awal-awal masukkan suratnya, jadi kita bisa (ada waktu) ngundang, dinas teknis, Pelindo dan lainnya, jadi lengkap," katanya.


Sebelumnya, seperti diberitakan, para nelayan tradisional terdampak Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Terminal Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya berencana melakukan aksi damai jilid kedua, dalam pekan ini.


Aktivis kepemudaan sekaligus Sekretaris DPD Laskar Pemuda Melayu Kabupaten Mempawah, Mohlis Saka menyampaikan, terdapat beberapa instansi stakeholder yang akan menjadi titik aksi, diantaranya: Kantor Gubernur Kalbar, Dinas Perikanan Kalbar, DPRD Provinsi Kalbar, Kantor Bupati Mempawah, DPRD Mempawah dan Dinas Perikanan Mempawah, serta Pelindo ll zona Kalbar dan Mempawah.


Mohlis Saka menekankan, besar harapan bagi para nelayan, agar aspirasi mereka kali ini dapat membuahkan solusi yang lebih konkrit dari para stakeholder.

 (FikA/M.Tasya)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu