Ad Code

Responsive Advertisement

21 Kasus Tipikor Menumpuk Selama 2020, Ini Alasan Polres Mempawah "Lamban" Menyelesaikannya



Mempawah, Infoindonesia.co - Sebanyak 21 kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang kini masih menjadi "PR" Polres Mempawah untuk diselesaikan di tahun 2021. 


Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah mengakui bahwa kasus-kasus tersebut merupakan akumulasi penanganan sepanjang tahun 2020 yang belum selesai.


"(Kasus-kasus) itu masih ada yang lidik dan sidik juga. Masih dalam proses semua. Cuman karena waktu (terbatas, red), tapi pasti akan diselesaikan semua, tidak mungkin ditinggalkan," jelas Fauzan disela-sela acara siaran pers terkait serba-serbi kegiatan yang telah dilakukan Polres Mempawah sepanjang tahun 2020 di ruang Rupatama Polres Mempawah, Rabu (30/12/2020).


Sebelumnya, dalam pemaparan, Fauzan mengungkapkan, terdapat trend penurunan dalam kasus-kasus Tipikor di Kabupaten Mempawah, yakni dari 32 kasus menjadi 21 kasus.


"Kasus-kasus terkait kerugian keuangan negara mengalami penurunan sebanyak 11 kasus atau turun sebesar 34 persen," katanya.


Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa semua penyelesaian kasus Tipikor ini tetap akan dilakukan Polres Mempawah. Pun tidak ada rencana, beberapa dari kasus ini yang akan dilimpahkan ke Polda Kalbar.


"Oh tidak ada, kalau kita bisa tangani, kita tangani, jarang kita limpahkan ke Polda. Paling kalau terlalu berat, mereka memberikan kita asistensi, atau merasa perlu masukan, kita melakukan gelar disana," katanya.


Sejauh ini, penyelesaian persoalan-persoalan tersangkut Tipikor, cukup banyak menyita perhatian masyarakat di Bumi Daranante. Saat disinggung, mengapa Polres Mempawah "lamban" dalam menyelesaikan berbagai kasus tersebut, Fauzan beralasan hal itu lebih dikarenakan kendala teknis, utamanya dalam persoalan penghitungan kerugian negara.


"Biasa penghitungan kerugian negara dari BPK, dari sisi penanganan penghitungan kan perlu waktu," katanya.


Waka Polres Mempawah, Kompol Bermawis yang kala itu mendampingi Kapolres Mempawah turut menjelaskan bahwa penghitungan kerugian negara ini merupakan bagian penting dalam proses pengungkapan kasus Tipikor, yakni yang bermula dari serangkaian penyelidikan yang dilakukan petugas.


Sementara lembaga yang berwenang "cukup sibuk", lantaran harus menangani begitu banyak laporan dari berbagai daerah, sehingga Polres Mempawah sendiri harus "mengantri" untuk meminta LHP dari BPK atau BPKP.


"Yang minta ke BPK dan BPKP kan bukan kita saja, dari polres lain, dari polda lagi, jaksa juga minta kesana semua," katanya. 

(FikA/M.Tasya)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu