Ad Code

Responsive Advertisement

Pemkab Mempawah Raih Penghargaan Tertinggi Se-Kalbar Untuk Keterbukaan Informasi Publik

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan (kiri) dan Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi (kanan) usai penyerahan penghargaan keterbukaan informasi publik. (Istimewa)



Mempawah, Infoindonesia.co -Pemerintah Kabupaten Mempawah berhasil menyabet penghargaan tertinggi se-Kalimantan Barat dari Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat, dalam hal penyelenggaraan keterbukaan informasi badan publik.


Penghargaan ini disampaikan, pada Rabu (25/11/2020), oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dimana Pemkab Mempawah mendapat poin tertinggi diantara kabupaten-kota lainnya, yakni sebesar 91,07, untuk kategori Pemerintah Daerah/Kota di Kalbar.


Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar Syarif Muhammad Herry mengatakan, bahwa hasil pemeringkatan ini dilakukan dengan cara terukur, akuntabel dan transparan serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan.


Muhammad Herry merincikan, terdapat empat kategori dalam penetapan kualifikasi pemeringkatan ini. Kategori Organisasi perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kalbar. Kategori pemerintah Daerah/Kota di Kalbar. Kategori BUMD di lingkup Provinsi Kalbar. Serta kategori lembaga legislatif di Kalbar.


Lebih lanjut, ia mengapresiasi daerah-daerah yang berkomitmen dalam melaksanakan Undang-Undang serta peraturan lainnya terkait keterbukaan informasi publik.


"Kepada badan publik yang meraih perolehan nilai tertinggi pada masing-masing kategori saya ucapkan selamat. Selalu kedepankan keterbukaan informasi publik," ujarnya.


Sebelumnya, penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk reward atas komitmen daerah akan keterbukaan informasi publik.  Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Tim KI beberapa waktu lalu. 


Adapun kualifikasi pemeringkatan dan pemberian penghargaan kepada badan publik ini tertuang dalam SK Ketua Komisi Informasi Provinsi kalimantan Barat Nomor 05/ KI.KALBAR/SK/11/2020. 


Apresiasi khusus pun diberikan kepada badan publik yang dinilai memberikan kontribusi positif dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan tujuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.


Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh seluruh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) se-Kalimantan Barat.


Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi, yang hadir mewakili Bupati Mempawah menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kinerja semua pihak yang terlibat. 


"Saya sangat bangga dan berterima kasih sebesar-besarnya atas komitmen dan dedikasi semua OPD dalam kontribusi data, Diskominfo Kabupaten Mempawah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Mempawah serta pihak-pihak yang terlibat," katanya.


Atas nama pemerintah daerah, Muhammad Pagi juga berterima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Komisi Informasi dan PPID Provinsi Kalimantan Barat selama ini. 


"Kami sadar masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kedepan akan terus kami tingkatkan," jelasnya.


Terpisah, Sekda Kabupaten Mempawah, Ismail yang dikonfirmasi terkait hal ini turut merasa senang. Lantaran ia menyebut, pada tahun lalu, Pemkab Mempawah masih berada di urutan kedua. Untuk itu, demi mempertahankan posisi saat ini, pihaknya akan lebih berbenah, khususnya terkait dengan infrastruktur dan penyediaan data.


"Berkenaan dengan ruang tersendiri, seperti data center yang akan kita coba siapkan, jadi nanti hal-hal yang terkait tentang Pemerintah Kabupaten Mempawah, dari pihak manapun bisa mendapatkannya secara terbuka. jadi sekarang itu tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya.


Hanya sayangnya, ditengah apresiasi tinggi yang diberikan oleh KI Provinsi Kalbar, terselip pula cela penilaian yang diberikan kepada PDAM Tirta Galaherang Mempawah. BUMD tersebut menduduki peringkat sembilan serta mendapat stabilo merah, dan dicap sebagai salah satu BUMD kurang informatif yang ada di lingkup Pemprov Kalbar.


Sekda Ismail pun tidak menampik akan hal itu. "Memang kita dalam tahap pembenahan sekarang, baik infrastrukturnya maupun manajemennya, memang kita dalam kondisi sakit sekarang PDAM ini," katanya.


Namun kedepan, tambahnya, langkah-langkah pembenahan akan terus dilakukan guna mendukung pelayanan publik yang maksimal.


"Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, biar lebih maksimal," ujarnya.

 (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu