Ad Code

Responsive Advertisement

Pampang Foto Para Tersangka Tipikor, Kakorwil VI KPK: 'Naudzubillah Min Dzalik', Jangan Sampai Kita Ada Disitu




Mempawah, Infoindonesia.co - Jeratan hukum terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) menjadi momok menakutkan sekaligus memalukan bagi para pemegang kepentingan, baik ditingkat pusat maupun daerah.


Ketua Koordinator Wilayah VI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kombes Pol Didik Agung Widjanarko menyampaikan berdasarkan data--hingga tahun 2019, terdapat sekitar 140 kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota berikut wakilnya terlibat dalam pemeriksaan tipikor di kantor KPK.


"Anggota DPR dan DPRD paling tinggi, ini diingatkan untuk rekan-rekan. 2020 ini nanti ada nambah lagi, nambah lagi, dari kepolisian ada nambah, dan lainnya juga ada nambah," kata Didik saat memberikan sambutan dalam acara pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Monev Korsupgah) Korwil VI KPK RI, di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (25/11/2020).


Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Mempawah, Erlina, Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi, para Forkopimda, jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah serta stakeholder terkait lainnya.


Disela-sela pemaparannya, Didik turut menampilkan--melalui tayangan layar infocus--sejumlah foto para tersangka kasus tipikor yang telah ditangani KPK selama ini, mulai dari pejabat setingkat menteri, pentolan-pentolan parpol, hingga para pejabat daerah. Didik pun sangat mewanti-wanti, agar para stakeholder di Mempawah jangan sampai menambah dalam deretan kolase foto berikutnya.


"Jangan sampai wajah kita ada disitu, 'naudzubillah min dzalik', hari ini sudah bertambah satu lagi (Menteri KKP, red)," kata Didik sembari mengarahkan pandangan para hadirin ke arah layar lebar yang membentang di tengah ruangan Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah.


"Beberapa hari lalu tambah lagi, beberapa hari lalu lagi tambah lagi beberapa klaster. Karena dari satu orang bisa saja bekembang menjadi beberapa orang, ini untuk saling mengingatkan," jelasnya lagi.


Lebih lanjut, Didik juga memaparkan data statistik penanganan kasus tipikor 2019 oleh KPK. Dimana penyuapan menjadi kasus yang paling banyak terjadi, dengan 661 perkara.


"Tapi ini seperti fenomena gunung es, ini yang kelihatannya saja 661, tapi banyak sekali terjadi," katanya.


Kemudian menyusul diperingkat kedua, yakni kasus pengadaan barang dan jasa dengan 205 perkara, kemudian penyalahgunaan anggaran sebanyak 48 perkara, TPPU dengan 34 perkara, pungutan atau pemerasan sebanyak 26 perkara, perizinan sebanyak 23 perkara, dan merintangi proses KPK sebanyak 10 perkara.


Sebelumnya, Didik yang baru bergabung di KPK tanggal 22 September, dan diangkat menjadi Kakorwil VI pada tanggal 27 Oktober lalu menerangkan, bahwa untuk di Indonesia KPK RI membentuk sebanyak 9 korwil. Masing-masing korwil memiliki dua satgas, yakni pencegahan dan penindakan.


"Untuk korwil VI, dengan wilayah kerja di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Papua Barat," katanya. 


(FikA/Tasya)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu