Ad Code

Responsive Advertisement

KPK Sambangi Kantor Bupati Mempawah

Ketua Korwil VI, Kombes Pol Didik Agung Widjanarko (kiri), Bupati Mempawah, Erlina (tengah), dan Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi saat menghadiri pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Monev Korsupgah) Korwil VI, Rabu (25/11/2020).



Mempawah, Infoindonesia.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Tim Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Monev Korsupgah) Korwil VI, menyambangi Kantor Bupati Mempawah, Rabu (25/11/2020).


Kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Korwil VI, Kombes Pol Didik Agung Widjanarko tiba pada pukul 09.50 Wib, dan langsung memasuki ruang pertemuan Balai Junjung Titah Kantor Bupati Mempawah guna melakukan audiensi yang bersifat Monev Korsupgah, bersama segenap stakeholder atau para pemangku kepentingan yang ada di Bumi Galaherang tersebut.


Didik dalam sambutannya menyampaikan, inti kehadirannya bersama tim, guna sekedar mengingatkan kembali dan mensupport pihak-pihak terkait dalam upaya melakukan tata kelola pemerintahan secara baik, sesuai aturan hukum dan perundang-undangan.


"Untuk wilayah kerja Korwil VI ini meliputi Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Papua Barat. Kami hadir untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara stakeholder di dalam Pemerintah Kabupaten Mempawah," jelasnya.


Didik juga memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi KPK yang antara lain berupa pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penindakan dan eksekusi. Ia juga mengingatkan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi--yang sebisa mungkin untuk diantisipasi dan dihindari.


"Pertama kerugian negara, kedua suap-menyuap. Nah untuk suap-menyuap ini yang banyak terjadi untuk saat ini, dengan nilai capaian yang paling besar. Kemudian ketiga penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, mark up dan sebagainya," katanya.


"Selanjutnya yang keenam, jenis-jenisnya termasuk konflik kepentingan pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan barang dan jasa ini menduduki rangking kedua dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi yang terjadi. Ketujuh, gratifikasi. Kemudian yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga, antara lain, merintangi proses memberikan keterangan dan sebagainya," paparnya.


Didik yang baru menjabat sebagai Kepala Korwil VI KPK 27 Oktober lalu ini turut memetakan beberapa titik rawan yang kerap menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana korupsi di daerah, diantaranya; pada tahap perencanaan APBD, penganggaran APBD, pelaksanaan barang dan jasa, perijinan, pembahasan regulasi dan pengelolaan pendapatan daerah. 


"Kami akan membuat sistem dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, untuk memudahkan memonitor termasuk memberikan peluang untuk pelaporan. Kami sudah sampaikan drafnya, Bapak Gubernur (Kalbar) sudah oke, nanti dilanjutkan ke pemda-pemda," katanya.


Sementara itu, Bupati Mempawah, Erlina dalam kesempatan yang sama mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas komunikasi dan koordinasi yang telah berjalan selama ini antara Pemkab Mempawah dan KPK, utamanya dalam pemberian saran dan masukan.


"Kita berkomitmen untuk bersinergi, mematuhi apa yang disampaikan tim KPK. Namun memang masih ada kendala yang sampai saat ini belum dapat kami wujudkan, yaitu integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Untuk masalah itu, masukan dan saran sangat kami harapkan," ujarnya.


Kepada jajaran, Erlina juga meminta agar lebih cermat dan teliti serta memperhatikan segala aspek-aspek penting yang bisa menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana korupsi terjadi.


"Saya juga ingatkan OPD agar bersungguh-sungguh, bukan hanya untuk memenuhi (tupoksi) saja, tapi tolong, (tidak sekedar) kelengkapan administrasi saja. Jauh lebih penting lagi, bagaimana sub indikator tersebut dapat diterapkan di masing-masing OPD, sehingga tercipta ASN yang berintegritas, bebas KKN di Pemerintah Kabupaten Mempawah, agar terwujud tata kelola yang baik dan bersih," katanya.


Senada dengan itu, Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi yang hadir dalam pertemuan turut mengingatkan agar stakeholder di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Mempawah agar lebih berhati-hati.


"Dengan adanya pertemuan ini, supaya kita lebih berhati-hati, termasuk eksekutif maupun legislatifnya," katanya.


Terlebih kepada internal legislatif sendiri, Ria pun mewanti-wanti, khususnya dalam hal pembahasan anggaran, jangan sampai ada praktik suap atau yang kerap dikenal dengan istilah "uang ketok palu". 


"Dikatakan tadi oleh Kakorwil, itu kasus paling besar, yang itu sudah masuk dalam ranah korupsi," katanya.


Untungnya, sambung Ria, untuk kasus "uang ketok palu" tersebut tidak pernah terjadi selama masa kepemimpinannya di DPRD Mempawah.


"Kalau Mempawah ini, sampai saat ini belum ada kedengaran saya, mungkin kalau ada isu-isu, itu biasa lah, namanya isu-isu politik. Tapi saya selaku ketua, jujur saja, sampai sekarang belum ada itu namanya uang ketok palu, belum ada," jelasnya. 


(FikA/Tasya)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu