Ad Code

Responsive Advertisement

Ini Strategi Pemkab Mempawah Dalam Mempercepat Program Pengentasan Kemiskinan





Mempawah, Infoindonesia.co - Dalam pelaksanaan pembangunan, penempatan masyarakat miskin sebagai pelaku utama pembangunan dinilai sangat penting.


Guna mempercepat pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah memandang perlu untuk melakukan revisi terhadap data angka warga miskin, sebagai bentuk strategi peningkatan efektivitas dan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.


Demikian hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah, Ismail selaku mewakili Bupati Mempawah, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mempawah, di aula Bappeda Kabupaten Mempawah, Kamis (12/11/2020). 


Ismail menegaskan, Pemerintah Kabupaten Mempawah akan terus berkomitmen dalam penanggulangan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan yang ada.


"Terkait penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakannya pemutakhiran data. Desa atau kelurahan harus mempunyai data penduduk miskin yang berkualitas dan terukur sehingga program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan tepat sasaran,” kata Ismail.


Ia menjelaskan, bahwa kondisi tersebut hanya dapat tercapai apabila pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan diiringi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan.


"Tidak pilih kasih serta transparansi. Sehingga dapat meminimalisir masalah- masalah sosial yang dapat timbul kedepannya," jelasnya.


Dalam kesempatan itu, Ismail juga menyampaikan amanah Bupati Mempawah yang mengharapkan, bahwa melalui rapat koordinasi ini semua pihak terkait dapat menyamakan persepsi tentang data warga miskin yang dinilai sangat penting dalam pemetaan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengintervensi penanganan kemiskinan di Kabupaten Mempawah.


"Pendataan terkait fakir miskin sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 pasal 9 ayat (1). Berdasarkan amanat tersebut fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri secara aktif kepada lurah atau kepala desa dan atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya," paparnya.


Selain pemutakhiran data yang dinilai sangat penting, Sekda Ismail menilai, terdapat pula beberapa hal yang turut penting untuk dibenahi, antara lain soal pelayanan publik yang berkaitan dengan pemberian penghargaan DID (Dana Insentif Daerah) oleh pemerintah pusat.


"Banyak hal yang perlu dibenahi terkait penghargaan DID oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah inovasi daerah dan standar minimal pelayanan publik. Jika hal-hal tersebut dapat kita tingkatkan, maka meningkat pula penghargaan DID yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga dapat membantu program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mempawah," katanya.


Sejalan dengan itu, Plh Kepada Dinas Sosial, Syamsul Rizal berharap, bahwa data yang didapatkan haruslah akurat dan akuntabel sehingga tujuan program tersebut dapat tepat sasaran.


Adapun kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu penanggulangan kemiskinan ini dapat dimulai dari pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan, yang mana tujuannya untuk menentukan prelist awal pemutakhiran data.


"Yang kedua penggunaan instrumen pada verval data oleh petugas pendataan. Yang ketiga pengolahan data di desa melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) offline," katanya.


Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi DTKS Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mempawah ini melibatkan seluruh kepala desa, lurah, serta para camat dan OPD terkait di Kabupaten Mempawah. (FikA)

Posting Komentar

0 Komentar

Close Menu